Bang Dayat: Investasi Pengolahan Sampah Harus Berikan Value for Money bagi Depok
Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Mohamad Nur Hidayat mendukung kerja sama Pemkot Depok dengan PT BSA dalam pengolahan 1.000 ton sampah per hari menjadi RDF. “Persoalan sampah sudah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pengangkutan dan pembuangan. Kita membutuhkan investasi teknologi dan keterlibatan swasta,” ujar Bang Dayat (sapaan akrab Nur Hidayat).
Namun, menurut Bang Dayat, dari perspektif ekonomi dan keuangan daerah, kerja sama ini harus benar-benar memberikan value for money bagi APBD dan masyarakat Depok.
“Investasi PT BSA yang menanggung pembangunan fasilitas dan peralatan di awal tentu positif karena mengurangi beban belanja modal pemerintah. Tetapi setelah fasilitas berjalan, Pemkot memiliki kewajiban membayar biaya pengolahan atau tipping fee. Karena itu, DPRD harus memastikan pembayaran tersebut benar-benar berbasis kinerja dan volume sampah yang diolah, bukan sekadar kapasitas yang dijanjikan,” tambah aleg PKS Dapil Sukmajaya tersebut.
Menurut Bang Dayat, hal lain yang harus menjadi perhatian adalah nilai ekonomi RDF dan material hasil pengolahan sampah. Jangan sampai Pemkot membayar tipping fee, sementara seluruh keuntungan dari penjualan RDF, material daur ulang, maupun potensi nilai ekonomi lainnya hanya dinikmati pihak swasta.
Ke depan, perlu dipertimbangkan skema revenue sharing atau benefit sharing. Jika nilai ekonomi produk sampah meningkat, masyarakat dan Pemkot juga harus memperoleh manfaatnya.
“Saya juga meminta agar kontrak memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk jaminan investasi, standar kualitas RDF, mekanisme apabila kapasitas pengolahan tidak tercapai, serta kejelasan status aset setelah kerja sama berakhir,” tuturnya.
“Bagi saya, kerja sama ini bukan sekadar bagaimana sampah Depok hilang dari pandangan. Yang lebih penting adalah bagaimana sampah diubah menjadi sumber nilai ekonomi baru,” ucapnya.
“Jadi prinsipnya sederhana: dukung investasinya, kawal kontraknya, ukur manfaat ekonominya, dan pastikan APBD tidak menanggung risiko secara sepihak,” pungkasnya.
Pandangan wakil rakyat yg bagus, semoga apa yg disampaikan telah sampai dan menjadi pertimbangan eksekutif dalam keputusannya. Mohon juga jadikan perhatian mengenai sistem pengawasan selama masa kontrak berlangsung. Sistem pengawasan berjenjang mulai dari proses produksi: penimbangan sampah yg masuk utk diproduksi, hingga hasil akhir. Demikian juga pada proses keuangan sejak dari proses invoicing hingga dana masuk, termasuk perhitungan bagi hasil.